Pemerintah begitu gencar menggaungkan efisiensi anggaran sebagai langkah penting buat menjaga kesehatan fiskal negara. Pun berbagai kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah diminta presiden mengencangkan ikat pinggang hingga mereka sulit bernapas.
Imbasnya, perjalanan dinas kena pangkas, semua kegiatan seremonial dibatasi, dan sejumlah belanja operasional dikurangi. Saat waktu bersamaan, pemerintah menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas nasional yang membutuhkan dukungan anggaran dalam jumlah besar Rp. 370 Triliun.
Namun di tengah ajakan untuk tidak boros itu, bak api menyambar rumput kering, publik justru dikejutkan oleh dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Pertanyaan pun berhamburan ke ruang publik. Untuk apa rakyat diminta tidak boros jika saat yang sama uang negara masih bocor ?
Ironisnya. bukankah setiap rupiah yang hilang karena korupsi jauh lebih besar dampaknya dibanding penghematan yang dilakukan melalui pemangkasan berbagai kegiatan pemerintahan?
Paradoks Efisiensi yang Mengundang Tanda Tanya
Rakyat tampaknya memang menjadi lulusan suma cumlaude dari sebuah sekolah yang namanya “Sekolah Efisiensi”. Harga kebutuhan naik, mereka menyesuaikan. Penghasilan tidak bertambah, mereka kembali menghitung ulang pengeluaran belanjanya.
Yang selalu membuat publik bertanya justru mengapa pelajaran yang sama terkadang paling sulit dipraktikkan dalam pengelolaan anggaran negara.
Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum tetapi juga menyangkut persoalan kepercayaan rakyat. Program Makan Bergizi Gratis dibangun dengan narasi besar tentang masa depan anak-anak Indonesia.
Program ini katanya sebagai investasi untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi persaingan global. Namun ketika dugaan penyimpangan muncul saat gencarnya pelaksanaan MBG, publik pantas untuk bertanya: apakah sistem pengawasannya benar-benar berjalan? Apakah uang rakyat yang dialokasikan dalam jumlah besar benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan?
Jangan-jangan program MBG hanya kamuflase dari bagi-bagi uang rakyat secara rapi dan terselubung. Di satu sisi, masyarakat diminta memahami rupa-rupa penghematan anggaran atas nama kepentingan nasional. Pada sisi seberangnya, dugaan penyalahgunaan dana justru muncul dalam program dengan label jargon prioritas utama pemerintah.
Jika tuduhan tersebut terbukti di pengadilan, maka yang hilang bukan hanya uang negara. Yang ikut terkikis adalah harapan, kepercayaan, dan keyakinan masyarakat bahwa uang rakyat itu tidak dikelola dengan penuh tanggung jawab. Katanya program ini memberi makan anak-anak, tapi yang ‘kenyang‘ justru pengelola programnya.
Efisiensi Tidak Cukup Hanya Memangkas Anggaran
Di sinilah titik persoalan yang sesungguhnya. Sejatinya efisiensi itu tidak cuma dimaknai sebagai pemotongan anggaran tetapi harus juga menutup setiap celah kebocoran. Sebab apa artinya memangkas miliaran rupiah dari berbagai pos belanja jika saat yang sama praktik korupsi masih mampu menggerogoti anggaran dalam skala tidak sedikit.
Kalau ibu rumah tangga bisa mengetahui ke mana setiap rupiah uang belanjanya pergi, rasanya negara dengan berbagai sistem pengawasan modern semestinya bisa meniru hal yang sama terhadap anggaran publik.
Bedanya, kalau uang belanja dapur hilang, yang dicari biasanya anak kecil. Kalau uang negara yang hilang, rakyat berharap yang dicari bukan cuma kambing hitamnya, akan tetapi akar persoalannya.
Publik berhak bertanya lebih jauh. Berapa banyak sekolah yang bisa diperbaiki dengan dana yang hilang akibat korupsi? Berapa jumlah anak yang bisa memperoleh makanan bergizi? Serta ada berapa banyak fasilitas kesehatan yang bisa dibangun?
Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru di situlah letak persoalan utamanya. Pasalnya korupsi bukan cuma soal angka dalam laporan keuangan tetapi juga berarti hilangnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan yang lebih baik.
Mungkin inilah satu-satunya tempat di mana kata “bocor” terdengar lebih menakutkan daripada atap rumah saat musim hujan. Sebab atap yang bocor hanya membuat lantai basah, sedangkan anggaran yang bocor bisa membasahi masa depan jutaan orang.
MBG Membutuhkan Tata Kelola yang Bersih
Patut kita akui program Makan Bergizi Gratis tetap merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia. Tidak ada satu orang yang ribut dan menolak pentingnya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun tujuan yang baik tidak otomatis menghasilkan hasil yang baik jika tata kelolanya abal-abal dan bar-bar.
Program sebesar ini seharusnya menjadi etalase transparansi pemerintah, bukan malah memunculkan keraguan dan duga-duga sesat publik bagi integritas pengelolaannya.
Oleh sebab itu, kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jangan sampai efisiensi hanya berhenti sebagai slogan yang bebannya ada di pundak birokrasi dan masyarakat. Akan tetapi wajib juga diikuti upaya pengawasan atas peluang kebocoran anggaran tersebut.
Rakyat tidak hanya ingin mendengar berapa triliun rupiah yang berhasil dihemat. Rakyat juga ingin tahu berapa triliun rupiah yang berhasil diselamatkan dari para perampok berdasi.
Efisiensi Harus Melahirkan Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak terletak pada banyaknya istilah yang digunakan dalam pidato atau dokumen kebijakan. Ukurannya sederhana: apakah uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik.
Efisiensi tanpa pengawasan yang kuat hanya akan menjadi angka-angka indah di atas kertas. Sementara korupsi yang dibiarkan tumbuh akan terus menjadi lubang yang menelan manfaat dari setiap kebijakan.
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun kepercayaan publik, maka pemberantasan korupsi harus jadi prioritas yang setara, bahkan lebih penting, daripada sekadar memangkas anggaran.
Efisiensi seharusnya bukan perlombaan mencari anggaran yang paling mudah dipangkas. Sebab kalau kebocoran masih lebih besar daripada penghematannya, hasilnya seperti sibuk menutup keran di dapur sementara pipa utama di halaman rumah airnya muncrat kemana-mana.
Pada akhirnya, pertanyaan yang akan terus muncul di benak masyarakat Indonesia sangat sederhana namun sulit pemerintah hindari: mengapa rakyat diminta berhemat, jika masih ada pihak yang diduga leluasa menggerogoti uang negara?
